17 Poin Pakta Integritas Hasil Ijtima Ulama Yang Di Tanda Tangani Oleh Prabowo S. ~ Fiqih Islam

Prabowo Subianto bersama pakta integritas hasil Ijtima Ulama di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Ahad (16/09/2018). Berikut isinya yang dimuat dalam 17 poin:

1. Sanggup fungsikan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

2. Siap menjaga dan menjunjung nilai-nilai religius dan etika yang hidup di tengah masyarakat. Siap menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dari rongrongan gaya hidup dan paham-paham merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma yang lain di tengah masyarakat Indonesia.

3. Berpihak pada orang-orang yang terlibat dalam berbagai proses dengan memperhatikan prinsip representasi, proporsionalitas, keadilan, dan kebersamaan.

4. Memperhatikan kebutuhan dan keinginan umum beragama, baik Muslim, dan agama-agama lain yang diakui Pemerintah Indonesia untuk menjaga persatuan nasional.

5. Sanggup menjaga dan mengelola Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Ummat Islam), secara adil untuk menciptakan ketenteraman dan perdamaian di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

6. Menjaga kekayaan alam nasional untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

7. Menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman separatisme dan imperialisme.

8. perjuangan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung diplomatik dunia sesuai dengan semangat dan amanat Pembukaan UUD 1945.

9. Siap menjaga amanat TAP MPRS No. 25/1966 untuk menjaga NKRI dari ancaman komunisme dan paham-paham yang bisa melangsingkan bangsa dan negara lainnya.

10. Siap menjaga agama-agama yang diakui Pemerintah Indonesia dari tindakan penodaan, penghinaan, penistaaan dan juga tindakan-tindakan lain yang bisa dilakukan untuk membuat kesalahan atau konflik yang terjadi.

11. Siap melahirkan reformasi untuk menegakkan hukum secara adil tanpa bulu untuk segenap warga negara.

12. Siap menjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan secara lisan dan tulisan.

13. Siap menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara untuk dapat mewujudkan kedaulatan pangan, konteks sandang dan papan.

14. Siap menyediakan anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama proporsional.

15. Penyediaan dana anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan perawatan kesehatan masyarakat dan menjaga kelayakan layanan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta.

16. Siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan presiden untuk melakukan proses, menjamin kepulangan, serta minum hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia, dan memberikan kepada para ulama, aktivis 411, 212 dan 313 yang pernah / sedang proses kriminalisasi melalui pengadilan tindakan makar yang pernah tersangkakan. Penegakannya juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh yang melintasi penzaliman.

17. Menghormati posisi ulama dan bersedia untuk mempertimbangkan pendapat para ulama dan pemuka agama lainnya dalam memecahkan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.