- Kekerasan Anak ,Legalisasi Aborsi dan Pameran Imoralitas

Ibarat batu cadas yang terus-menerus ditetesi air, maka akan berlubang juga. Sesuatu yang awalnya tabu dan terlarang juga demikian, jika terus-menerus diopinikan sebagai sesuatu yang baik, lama-lama bisa diterima oleh masyarakat. Begitulah teori sebuah iklan. Aborsi karena kehamilan tak diinginkan (KTD) atau free sex yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama, sekarang justru diberi payung hukum. Ke mana rasa kemanusiaan? Atau inikah salah satu bentuk pameran imoralitas itu?

BACA JUGA :Hakikat Islam Nusantara 

Dalam situs resmi Sekretariat Kabinet, www.setkab.go.id, dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 merupakan pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. PP tersebut mengatur masalah aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat perkosaan. Dalam Pasal 31 ayat 2 PP 61/2014 disebutkan, tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan bila kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Kehamilan akibat pemerkosaan juga harus dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter serta keterangan penyidik, psikolog, atau ahli lain mengenai dugaan adanya perkosaan. Dalam Pasal 35 PP tersebut juga termaktub, bagi perempuan yang hamil akibat pemerkosaan tidak dapat memberikan persetujuan aborsi, maka persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Pelegalan PP/61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi telah menyisakan banyak problem. Upaya Pemerintah untuk menyelesaikan masalah bagi perempuan yang hamil dengan potensi berbahaya secara medis dan juga akibat dari kehamilan di luar nikah (kehamilan yang tidak diinginkan) ternyata justru memicu maraknya kasus aborsi. Pasalnya, para remaja yang rusak moralnya justru memiliki dalih dan memanfaatkan payung hukum tersebut untuk aborsi sesuka mereka.

Di Batam terjadi kasus aborsi oleh remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah akibat pencabulan oleh tersangka berinisial AH (tribunbatam.id, 10/04/2016). Seorang remaja di bawah umur di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, diamankan petugas setelah memaksa pacarnya untuk melakukan aborsi karena hamil di hubungan di luar nikah. Pelaku berinisial FB sengaja membeli obat berdosis tinggi untuk dikonsumsi sang pacar sehingga janin dalam kandungan keluar (iNews.id, 22/05/2018). Di Jambi seorang gadis berusia 15 tahun dilaporkan dipenjara selama enam bulan karena melakukan aborsi. Dia diperkosa oleh kakak laki-lakinya sendiri sebanyak delapan kali tahun lalu (Serambinews.com, 24/07/2018).

Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz berpendapat, pengesahan PP 61/2014 tentang kesehatan reproduksi terlalu terburu-buru. PP yang melegalkan aborsi bagi wanita korban pemerkosaan tersebut dinilai kurang tepat. Bila aborsi dalam kondisi ini tetap dilakukan, menurut dia, yang terlibat bisa dijerat pasal pidana. Menurut politisi PPP ini, aborsi sama saja dengan menghilangkan hak hidup seseorang.

Alasan pelaku adalah korban pemerkosaan, dinilainya tidak bisa menjadi legitimasi bagi tindakan aborsi. Dengan alasan tersebut, Irgan menyayangkan disahkannya PP 61/2014 (republika.co.id, 09/08/2014).

Wakil ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2014 Maria Advianti menyatakan bahwa PP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Selain itu, Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Pemberdayaan Perempuan tahun 2014, Tutty Alawiyah juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap PP tersebut. Menurutnya, PP ini akan sangat mungkin dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Perempuan yang melakukan seks bebas akan sangat mungkin mengaku diperkosa sehingga menuntut dilakukannya upaya aborsi.

Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak semakin banyak. Komisioner Komnas Perempuan Adriana Veni melanjutkan Komnas Perempuan mencatat terdapat 1.210 kekerasan seksual inses yang dilakukan di ranah privat pada tahun lalu. “Pelakunya paling tinggi adalah ayah kandung, jumlahnya 425 kasus. Dari kasus di Jambi ini yang melakukan kakak kandung, dalam catatan Komnas Perempuan, kakak kandung ini juga cukup tinggi, jumlahnya 58. Ada juga ayah tiri, paman dan suami,” ujarnya.

Dari tahun ke tahun, tren kekerasan terhadap perempuan pun terus meningkat. Tahun lalu saja, terdapat 350.472 kasus, terdiri dari kekerasan fisik dan kekerasan sekesual. Sementara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2017. Pada awal 2018 sudah tercatat lebih dari 100 kasus.

Legalisasi Aborsi bukan Solusi

Aborsi adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. Aborsi atau abortus dapat terjadi secara spontan dan aborsi buatan. Bagaimana kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)?

Pengertian HAM menurut Pasal 1 (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Aborsi karena kehamilan tak diinginkan (KTD) alias free sex jika dikaitkan dengan HAM tetap dipandang sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan etika dan hak asasi.

Keturunan dan nasab menduduki peran penting dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta’ala menjadikan keturunan sebagai tuntutan alami pada manusia. Kejelasan nasab menjadi sesuatu yang harus dijaga demi kemaslahatan dan keberlangsungan umat manusia serta untuk keselamatan perabadan umat Islam di dunia. Maka penjagaan, perhatian dan perlindungan terhadap janin menjadi sesuatu yang penting, fase demi fasenya. Namun tantangannya di era sekarang ini sangat besar.

Bagaimana tidak? Pergaulan bebas yang semakin parah di semua usia saat ini menyebabkan banyak kasus terjadi. Pacaran, kehamilan tak diinginkan (KTD), perkosaan hingga aborsi semakin merajalela. Standar perbuatan bukan lagi agama, tapi suka atau tidak suka, menguntungkan atau tidak. Agama hanya dijadikan tempat pelarian yang dipergunakan saat mendesak saja, misal married by accident (MBA) untuk menutupi aib diri dan keluarga. Tayangan pornografi dan pornoaksi memperparah kondisi ini. Akibatnya, nafsu syahwat yang tak terkendali menjadi salah satu pemicu maraknya perkosaan dan aborsi terlarang.

Oleh karena itu, pelegalan terhadap aborsi akibat perkosaan alias pergaulan bebas bukanlah solusi tapi justru sebaliknya, bisa digunakan secara sembarangan oleh oknum-oknum pelaku atau pihak yang berkepentingan untuk menutupi perbuatan bejat mereka (hubungan suami istri di luar nikah). Ini akan semakin menyuburkan free sex dan memperpanjang permasalahan.

Perlindungan Berlapis Sistem Islam Melawan Aborsi

Merebaknya kasus KTD akibat perkosaan yang berujung pada aborsi adalah dampak dari penerapan sistem pergaulan yang serba bebas dan permisif, disamping juga lemahnya sistem hukum terhadap pelaku maksiat atau kejahatan.

Pergaulan yang “sehat” diatur dalam Islam. Islam mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan agar tidak terjerumus pada khalwat (berdua-duaan) dan ikhtilat (campur-baur antara laki-laki dan perempuan) apalagi zina.

Aturan tersebut tidak untuk mengekang “kebebasan” berinteraksi, berkumpul atau berorganisasi. Namun supaya manusia terjauhkan dari akibat buruk free sex yang kebablasan itu. Jadi Islam menjaga individu-individu manusia agar terhindar dari perbuatan zina, maksiat dan sejenisnya.

Dalam ranah yang lebih luas, Islam menuntaskan masalah asusila ini di ranah lingkungan, pendidikan dan media. Ketiga ranah ini diatur oleh sistem Islam agar tidak menjajakan tayangan yang membangkitkan nafsu syahwat liar. Edukasi dalam bentuk lisan, tulisan, audio-visual dilakukan dalam rangka mendidik generasi agar pemikirannya cemerlang dan bebas dari “orak ngeres bin mesum”.

Dalam konteks negara, maka sistem Islam akan memberlakukan sanksi hukum tegas terhadap pelaku maksiat atau kejahatan. Negara tidak akan melegalkan aborsi akibat KTD dan pemerkosaan karena ini justru akan melegalkan free sex, karena bagaimanapun pelaku aborsi dalam kasus ini bukan semata-mata sebagai korban tapi juga ikut andil mengambil gaya hidup bebas seenaknya sendiri tanpa aturan dari Sang Pencipta. Negara akan menerapkan sistem Islam yang akan berjuang menegakkan syariat islam di seluruh aspek kehidupan agar masyarakat terbebas dari kasus asusila yang serupa.

Ini adalah bentuk perlindungan berlapis sistem Islam melawan kasus kemaksiatan yang ada. Semoga dengan demikian, pameran imoralitas di tengah-tengah masyarakat dapat dihentikan. Wallahu a’lam bisshshawab.


BACA JUGA : Bagaimana Perilaku Setan Yang Menyesatkan Manusia
BACA JUGA : Bagaimana Sifat Fisik dan Akhlak Nabi Muhammda SAW.
BACA JUGA : Jangan Menghina Dan Meremehkan Orang Dan Jangan Sombong